UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
Pasal 50
  1. Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
  2. Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas :
a. pengusaha pariwisata.
b. asosiasi usaha pariwisata,
c. asosiasi profesi dan
d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
3. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
4. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
5. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain :
a. menetapkan dan menegakkan kode etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
b. menyalurkan aspirasi memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan,
c. meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha pariwisata indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan,
d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang kepariwisataan: dan
e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAGIKAN