GIPIKEPRI.COM – Setidaknya ada tujuh pertimbangan yang mendorong pihaknya untuk menobatkan Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional.

Pertimbangan pertama yakni Jokowi merupakan Presiden pertama yang menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang diikuti dengan berbagai program pemerintah yang mendukung pariwisata Indonesia.

Jokowi menetapkan kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang dianggap sebagai kebijakan yang berani dan bertanggung jawab mengingat sebelumnya ada kekhawatiran yang berlebihan untuk menerima lebih banyak wisman melalui kebijakan ini.

“Peningkatan kunjungan wisman melebihi rata-rata kawasan selama kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Hariyadi.

Pertimbangan berikutnya yakni Jokowi telah meningkatkan anggaran pariwisata yang terus naik mulai dari Rp1,2 triliun pada 2014 menjadi Rp2,1 triliun (2015), Rp3,3 triliun (2016), Rp3,2 triliun (2017), Rp3,4 triliun (2018), dan Rp3,8 triliun (2019).

Selanjutnya, selama masa Pemerintahan Jokowi terjadi peningkatan investasi pada sektor hotel dan restoran hingga mencapai 78,6 persen sampai dengan semester I tahun 2018.

Jokowi juga mendorong pembangunan infrastruktur secara masif termasuk 11 bandara baru, pembangunan jalan tol trans yang membuka potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.

“Kondisi keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik meski terjadi kasus terorisme tapi bisa ditangani dengan baik. Begitupun dinamika politik juga bisa ditangani dengan baik,” kata Hariyadi.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menganugerahkan secara langsung Gelar Bapak Pariwisata Nasional kepada Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 PHRI di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin (11/2) malam.

Pemberian gelar tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional Pengurus PHRI yang dilangsungkan pada 9 Februari 2019 di Ballroom Candi Singosari Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

“Penghargaan PHRI kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional atas inisiatif dan komitmen mengembangkan pariwisata sejak menjadi Walikota Solo,” kata Hariyadi.

Disaat yang bersamaan dalam pidato Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat yang diduga dikuasai kartel penerbangan, kepada Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan Hariyadi dalam Rapat Kerja Nasinonal IV PHRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Senin malam (11/2). Forum itu dihadiri oleh Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri Kabinet Kerja.

“Saat ini kami sedang menghadapi permasalahan terkait dengan melambungnya harga tiket pesawat udara sejak awal Januari,” ucap Hariyadi.

Melambungnya harga tiket pesawat itu antara lain disebabkan kebijakan maskapai pelat merah Garuda Indonesia menghilangkan harga tiket promo, sehingga harganya naik rata-rata 40 persen.

“Kemudian maskapai penerbangan swasta Lion Air menerapkan ketentuan bagasi berbayar yang juga membuat harga tiket Lion Air naik menjadi 40 persen,” ungkap Hariyadi.

Kondisi itu diperparah dengan bergabungnya Sriwijaya Air dengan manajemen Garuda Citilink, sehingga di Indonesia hanya ada dua perusahaan penerbangan yang menguasai pasar penerbangan. Yaitu kelompok Garuda dan Lion Air.

“Sehingga sebetulnya, kondisi ini adalah sudah membentuk kartel. Hal ini tentu merugikan masyarakat untuk mendapatkan harga tiket yang kompetitif,” tegasnya.

Selain itu, katanya, pengakuan pengusaha penerbangan dalam negeri menyebut mahalnya harga tiket juga disebabkan harga jual avtur di Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan luar negeri.

Pidato Ketua Umum PHRI ini langsung dijawab oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Gala Dinner ulang tahun PHRI yang ke-50 tahun ini dengan mengatakan besok akan memanggil Dirut Pertamina serta Menteri terkait untuk mengevaluasi harga jual avtur di Indonesia serta menginformasikan bahwa himbauan Menteri Dalam Negeri mengenai larangan aparat pemerintah untuk melakukan kegiatannya di Hotel telah dibatal kan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAGIKAN